RIAUMANDIRI.CO - Pengamat komunikasi politik M Jamikuddin Ritonga menilai reshuffle kabinet diperlukan bila memang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Kabinet Joko Widodo.

Untuk itu, Jokowi harus objektif mengganti menteri yang benar-benar kinerjanya rendah. Kinerja para menteri idealnya berdasarkan hasil evaluasi sehingga dasar reshuffle lebih didasari pada pertimbangan profesionalisme.

"Dengan begitu, menteri yang di reshuffle hanya sebatas yang berkinerja rendah. Jokowi harus berani mereshufflenya tanpa memandang asal partainya," kata Jamil kepada media ini, Rabu (15/6/2022).

Namun menurut Jamil, reshuffle tidak akan meningkatkan kinerja kabinet Jokowi bila dilakukan atas pertimbangan akomodir politik. Misalnya melakukan reshuffle hanya untuk mengakomodir menteri dari PAN.

"Kalau reshuffle atas pertimbangan tersebut, maka sebanyak apa pun reshuffle dilakukan kinerja kabinet tidak akan meningkat," tegas Jamil.

Padahal Jokowi harus menuntaskan semua janji politiknya saat berkampanye. Waktu yang sudah semakin dekat, tentu janji-janji politiknya akan sulit diwujudkan bila kabinet Jokowi hanya berdasarkan pertimbangan akomodir politik.

Menurut penilaian Jamil, kalau dasarnya atas kinerja, maka Sofyan Djalil sangat tidak layak di reshuffle. Sebab, selama ia menjadi menteri yang menangani pertanahan ini kinerjanya cukup baik.

"Tapi berbeda halnya bila reshuffle atas dasar  akomodir politik, maka Sofyan Djalil sangat berpeluang di reshuffle. Sebab, Sofyan Djalil orangnya Jusuf Kalla yang sudah tidak lagi seirama dengan politiknya Jokowi," kata pengajar Universitas Esa Unggul itu. (*)